RADAR-SUARA.COM,Jakarta-Dunia pendidikan tinggi Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan yang memprihatinkan.
Di tengah tuntutan globalisasi, transformasi digital, dan ambisi menghadirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, kesejahteraan dosen ternyata masih jauh dari kata ideal.
Data riset menunjukkan bahwa 42,9 persen dosen masih menerima pendapatan tetap di bawah Rp3 juta per bulan.
Sementara 29,8 persen berada pada kisaran Rp3 hingga Rp5 juta, dan hanya sebagian kecil yang memperoleh penghasilan di atas Rp5 juta.
Angka tersebut bukan sekadar statistik administratif, melainkan cermin nyata bagaimana profesi akademik belum sepenuhnya mendapatkan penghargaan yang layak.
Padahal, dosen memegang peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia, riset, inovasi, hingga peradaban intelektual bangsa.
Mereka dituntut menghasilkan publikasi ilmiah, mengajar, membimbing mahasiswa, melakukan pengabdian masyarakat, hingga memenuhi target administrasi kampus yang terus meningkat setiap tahun.
Ironinya, banyak dosen justru hidup dalam tekanan ekonomi yang tidak ringan. Sebagian masih harus mencari pekerjaan tambahan di luar kampus demi memenuhi kebutuhan keluarga.
Ada yang menjadi konsultan, mengajar di beberapa perguruan tinggi sekaligus, membuka usaha kecil, bahkan bekerja serabutan demi menutup kebutuhan sehari-hari.
Situasi ini tentu menghadirkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin negara berharap kualitas pendidikan tinggi meningkat apabila para pendidiknya sendiri belum memperoleh kesejahteraan yang memadai?
Gelar Profesor Menjadi Jalan Bertahan Hidup?
Minimnya kesejahteraan dosen perlahan memunculkan fenomena baru di lingkungan akademik: gelar profesor tidak lagi semata dipandang sebagai capaian intelektual tertinggi, tetapi juga menjadi jalan untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak.
Banyak dosen akhirnya berlomba-lomba mengejar jabatan akademik tertinggi karena tunjangan profesor dianggap mampu memberikan tambahan finansial yang signifikan dibanding jenjang lainnya.
Fenomena ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Setiap akademisi tentu berhak meningkatkan karier dan kapasitas keilmuan.
Namun persoalan muncul ketika sistem kesejahteraan terlalu timpang, sehingga orientasi mengejar jabatan lebih didorong kebutuhan ekonomi dibanding semangat pengembangan ilmu pengetahuan.
Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut bahkan dikhawatirkan dapat mendorong praktik akademik yang tidak sehat.
Lebih ironis lagi, terdapat banyak dosen senior dengan kapasitas keilmuan tinggi, pengalaman panjang dan dedikasi luar biasa yang kualitas akademiknya tidak kalah dari profesor tetapi belum mendapatkan penghargaan finansial yang setara.
Mereka tetap menjadi tulang punggung pembelajaran di kampus, namun kesejahteraannya stagnan selama bertahun-tahun.
Tunjangan lektor kepala yang hanya berkisar sekitar Rp900 ribu dan nyaris tidak mengalami perubahan dalam waktu lama menjadi simbol nyata bagaimana profesi dosen belum benar-benar ditempatkan sebagai prioritas pembangunan nasional.
Pendidikan Berkualitas Tidak Lahir dari Ketidakpastian
Pemerintah sering berbicara mengenai pentingnya inovasi, riset, hilirisasi industri, hingga peningkatan daya saing global.
Namun semua itu sejatinya berakar dari kualitas perguruan tinggi dan kualitas dosen. Kampus bukan sekadar gedung megah atau slogan internasionalisasi, melainkan ruang lahirnya pemikiran kritis, inovasi, dan pembentukan karakter generasi bangsa.
Sulit membayangkan pendidikan tinggi mampu bersaing secara global apabila para dosennya masih dibebani persoalan kesejahteraan mendasar.
Sebab kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan teknologi, tetapi juga oleh kondisi manusia yang menjalankannya.
Dosen yang hidup dalam tekanan ekonomi berpotensi kehilangan ruang untuk mengembangkan riset, memperdalam kajian ilmiah, dan meningkatkan kualitas pengajaran.
Energi mereka habis untuk bertahan hidup, bukan untuk membangun inovasi akademik yang seharusnya menjadi kekuatan utama perguruan tinggi.
Karena itu, memperhatikan kesejahteraan dosen bukan semata urusan gaji atau tunjangan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Negara tidak bisa terus menuntut lahirnya generasi unggul tanpa memastikan para pendidiknya hidup dengan layak dan bermartabat.
Sebab ketika dosen terus dipaksa bertahan dalam ketidakpastian ekonomi, yang sebenarnya sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib profesi akademik, tetapi kualitas masa depan Indonesia itu sendiri. (Sumber. : IG@bantengsenayan/ilham,radar-suara.com)
