RADAR-SUARA.COM-Keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara sebagian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna kepentingan evaluasi, audit, dan pembenahan tata kelola seharusnya menjadi momentum yang wajar dalam sebuah program publik berskala nasional. Namun yang menarik, respons paling keras justru tidak datang dari para penerima manfaat, melainkan dari sebagian pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pengelolaannya.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar. Jika MBG memang dirancang sebagai program pemenuhan hak gizi anak-anak Indonesia, mengapa suara yang paling nyaring ketika program dievaluasi justru berasal dari para pengelola? Mengapa bukan para siswa, orang tua, atau masyarakat penerima manfaat yang paling merasa kehilangan?
Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menuduh semua pengelola memiliki motif ekonomi semata. Namun publik berhak mempertanyakan apakah sebagian pihak telah memandang MBG bukan lagi sebagai instrumen pelayanan sosial, melainkan sebagai sumber pendapatan dan peluang bisnis yang menjanjikan.
Apalagi dalam berbagai diskusi publik, muncul fakta bahwa banyak mitra SPPG melakukan investasi besar untuk membangun dapur, membeli peralatan, menyewa bangunan, hingga merekrut tenaga kerja. Konsekuensinya, keberlanjutan program menjadi sangat berkaitan dengan keberlangsungan arus pendapatan yang mereka harapkan.
Audit Harus Dipandang Sebagai Perlindungan Uang Rakyat
Audit terhadap MBG bukanlah ancaman, melainkan bentuk tanggung jawab negara terhadap penggunaan uang publik. Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri telah mengumumkan evaluasi menyeluruh terhadap penerima manfaat, tata kelola SPPG, hingga skema insentif yang diberikan kepada pengelola. Audit dilakukan setelah muncul berbagai persoalan mulai dari dugaan penyimpangan, kualitas layanan, hingga efektivitas penyaluran anggaran.
Dalam negara demokratis, setiap program yang menggunakan anggaran negara wajib diawasi secara ketat. Tidak ada satu pun program yang kebal terhadap evaluasi. Justru semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk memastikan uang rakyat digunakan secara tepat sasaran.
Jika ada pihak yang merasa terganggu oleh audit, publik tentu akan bertanya: apakah yang dikhawatirkan adalah terhentinya pelayanan kepada masyarakat atau terganggunya arus pendapatan yang selama ini diperoleh?
Pertanyaan ini penting karena tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi anak, bukan menciptakan ketergantungan ekonomi kelompok tertentu terhadap proyek negara.
Ketika Logika Bisnis Bertemu Program Sosial
Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran investor atau mitra dalam pelaksanaan MBG memiliki fungsi tertentu. Negara membutuhkan dukungan infrastruktur, dapur produksi, distribusi, dan manajemen operasional yang tidak mungkin seluruhnya ditangani pemerintah secara langsung.
Namun masalah muncul ketika logika bisnis mulai mendominasi tujuan sosial.
Dalam perspektif ekonomi politik, setiap investasi pasti mengharapkan imbal hasil. Tidak ada investor yang menanamkan modal tanpa mempertimbangkan keuntungan. Karena itu, masuknya investor ke dalam program sosial selalu mengandung potensi konflik kepentingan antara misi pelayanan dan orientasi profit.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa isu mengenai besaran insentif SPPG sempat menjadi perdebatan publik. Bahkan Badan Gizi Nasional harus memberikan klarifikasi terkait asumsi keuntungan yang beredar di masyarakat serta menjelaskan bahwa pendapatan yang diterima pengelola masih harus dikurangi berbagai biaya operasional dan investasi.
Klarifikasi tersebut justru mengonfirmasi satu hal penting: aspek ekonomi memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan MBG.
Karena itu publik tidak boleh naif. Selama ada investasi, akan selalu ada kepentingan ekonomi yang menyertainya.
Hak Anak Tidak Boleh Dikalahkan oleh Kepentingan Pengelola
Dalam berbagai kasus yang terjadi sepanjang pelaksanaan MBG, perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada kualitas layanan dibanding persoalan keuntungan pengelola.
Sejumlah kasus keracunan makanan, keluhan kualitas menu, buah busuk, makanan kurang matang, hingga temuan bahan pangan yang tidak layak konsumsi pernah menjadi sorotan publik. Bahkan beberapa pihak mendorong penghentian sementara program untuk kepentingan evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan.
Dari sudut pandang penerima manfaat, persoalan utama bukanlah berapa besar insentif yang diterima pengelola. Yang mereka inginkan sederhana: makanan yang aman, bergizi, layak konsumsi, dan diberikan secara konsisten.
Karena itu, apabila pemerintah melakukan audit dan evaluasi, langkah tersebut sesungguhnya lebih dekat dengan kepentingan anak-anak penerima manfaat daripada kepentingan para pengelola.
Hak anak atas makanan yang aman dan bergizi harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi siapa pun.
Masyarakat Semakin Kritis
Respons masyarakat terhadap MBG menunjukkan satu kecenderungan penting: publik semakin kritis terhadap penggunaan anggaran negara.
Di media sosial, diskusi tentang insentif SPPG, efektivitas program saat libur sekolah, kualitas makanan, hingga potensi konflik kepentingan terus berkembang. Banyak warga yang tidak lagi sekadar menerima program pemerintah sebagai kebijakan yang tidak boleh dipertanyakan. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan hasil yang nyata.
Sikap kritis ini justru sehat bagi demokrasi. Sebab uang yang digunakan dalam MBG bukan milik pemerintah, melainkan berasal dari pajak dan sumber daya publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menempatkan MBG Kembali pada Tujuan Awalnya
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak diukur dari berapa banyak dapur yang berdiri, berapa besar investasi yang masuk, atau berapa banyak pihak yang memperoleh manfaat ekonomi.
Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah anak-anak Indonesia menjadi lebih sehat, lebih bergizi, dan lebih siap menghadapi masa depan.
Karena itu, evaluasi dan audit harus didukung oleh semua pihak. Jika ada pengelola yang benar-benar berorientasi pelayanan, maka audit seharusnya tidak menjadi ancaman. Sebaliknya, audit menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka bekerja secara profesional dan sesuai tujuan program.
MBG lahir untuk memenuhi hak anak, bukan untuk menjamin keuntungan investor. Ketika terjadi benturan antara kepentingan pelayanan dan kepentingan ekonomi, negara wajib berdiri di pihak penerima manfaat. Sebab dalam program sosial, yang harus dilindungi pertama kali adalah rakyat yang dilayani, bukan pihak yang mengelolanya.(ia/radar-suara.com)
