RADAR SUARA.COM-Palembang-Momentum Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 dinilai tidak hanya menjadi perayaan historis, tetapi juga ruang refleksi untuk merumuskan arah masa depan kota.
Anggota DPRD Kota Palembang Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, mengingatkan pentingnya membangun haluan pembangunan jangka panjang yang mampu menjaga kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan.
Ia menyoroti bahwa setelah amandemen UUD 1945, perencanaan pembangunan di Indonesia tidak lagi berbasis Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melainkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai penjabaran visi presiden.
Kondisi tersebut, menurut Andreas, sering menimbulkan persoalan kesinambungan kebijakan ketika terjadi pergantian kepemimpinan sehingga sejumlah program strategis tidak jarang terhenti sebelum mencapai sasaran jangka panjang yang telah direncanakan.
Tantangan Persoalan Kompleks dan Pentingnya Tata Kelola Kolaboratif
“Andreas menilai tantangan yang dihadapi Palembang saat ini termasuk dalam kategori wicked problems atau persoalan kompleks yang saling terkait satu sama lain,”katanya.
Persoalan banjir, kemacetan, kerusakan lingkungan, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang parsial karena setiap masalah memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor lain yang membutuhkan solusi terpadu.
Dalam menghadapi kompleksitas pembangunan perkotaan, “Andreas menilai pandangan tradisional bahwa pemerintah adalah satu-satunya pelaku pembangunan kini tidak cukup,”ujarnya.
Paradigma pembangunan telah bergeser ke model collaborative governance yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan secara bersama demi mencapai tujuan publik.
Palembang Baru: Berkelanjutan, Berbudaya, dan Berdaya Saing
Selain kolaborasi, Andreas menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan sebagai fondasi Palembang masa depan. Revitalisasi kawasan Sungai Musi, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, penataan kawasan permukiman, hingga modernisasi transportasi publik harus dirancang sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Andreas juga menegaskan bahwa pembangunan Palembang tidak boleh melepaskan diri dari akar sejarah dan budaya yang menjadi karakter kota. Melalui konsep place-based development, identitas Palembang sebagai kota Melayu berbudaya dan pusat peradaban Sriwijaya dapat menjadi modal pembangunan yang memperkuat daya saing global sekaligus menjaga jati diri daerah.
Empat pilar pembangunan yang diusulkannya menjadi fondasi untuk mewujudkan konsep “Palembang Baru” yang modern, humanis, kolaboratif, dan tetap berakar pada sejarah serta kebudayaan lokal,”ungkapnya. (IA/Radar-Suara.com)
